Seandainya saya menjadi anggota DPD RI menyatakan bahwa aktivis pemerhati sosial dan politik asal Makassar M Nawir mengatakan, "Anggaran 1 trilyun lebih untuk pembangunan gedung DPR, bukan lagi soal inefisiensi dan potensi terjadinya korupsi". Menurutnya, di mata masyarakat, persoalan tersebut sama nilainya dengan perilaku anggota dewan FPKS yang hobby nonton video porno pada saat sidang," terang Nawir pada kabar-toraja.com.com beberapa hari lalu Selasa (12/4/11) di Makassar.
Menurutnya, soal moral politik yang kian menipis, di bawah tekanan publik bahkan tuntutan somasi dari berbagai LSM, wakil ketua DPR Marzuki Ali masih bersilat lidah, mencari pembenaran. Padahal, publik merasakan betapa hal itu tidak masuk akal. Membangun gedung DPD di tengah-tengah ketimpangan sosial-ekonomi yang kian melebar adalah persekongkolan kelompok elite. Sebuah kebijakan yang sudah salah sejak direncanakan.
